Posted March 10, 2017 in Nasional

Pakpak Bharat – Proyek normalisasi irigasi Lae Ordi di Desa Namuseng Keca­­matan Sitellu Tali Urang Julu, Kabupaten Pakpak Bharat dinilai tidak ada manfaat dan terkesan mubazir. Proyek berbiaya Rp 3 milyar lebih Tahun Anggaran 2016 oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut dinilai akal-akalan saja.

Penilaian itu disampaikan Arifin Berutu mantan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat kepada Jurnal Asia baru-baru ini. Ia menambahkan, bahkan di bawah irigasi tersebut yang ada tanaman jeruk dan kopi ateng. “Jadi siapa yang tidak merasa heran,” ungkapnya.

Sejumlah warga yang berhasil diwawancarai Jurnal Asia di Desa Namuseng, Desa Singgabur dan Desa CIkaok baru-baru ini merasa heran, begitu semangatnya Dinas PSDA Sumut menormalisasi Irigasi Lae Ordi dengan menghabiskan aggaran milyaran rupiah se­mentara air setetes pun tidak mengalir. “Kalaupun air mengalir, airnya digunakan untuk apa, sebab tak ada sepetak sawahpun di sekitar irigasi,” ungkap warga bermarga Berutu.

Para petani juga mengaku merasa aneh, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan biaya hingga puluhan milyar rupiah untuk perbaikan irigasi dimaksud. “Namun Hasilnya nol” sebut Raslan Tumangger sembari menunjukkan lokasi irigasi yang memang tidak ada setetes air pun yang mengalir.

Mereka juga mengakui sampai saat ini Dinas Pertanian Pemkab Pakpak Bharat tidak pernah melakukan sosialisi kepada warga pemilik lahan di sekitar irigasi supaya melakukan pembuatan areal persawahan baru.

“Seandainya dilakukan so­­sialisasi, masyarakat dipastikan tidak akan mau membuka peta­kan sawah baru sebab lahan pertanian di sekitar lokasi iri­gasi yang dulunya sawah su­dah beralih fungsi dan kini dita­­nami tanaman jeruk dan kopi yang sudah menghasilkan se­hingga tidak mungkin untuk mengalihfungsikan kembali ke persawahan,” ujar P Tumangger dan dibenarkan warga yang lain.

Kepala Dinas Pertanian, Per­ikan­an dan Ketahanan Pangan Ka­­bu­paten Pakpak Bharat melalui Sek­retaris Dinas Rahman Sitepu didam­pingi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dumarita Purba saat dikonfirmasi seputar irigasi ter­sebut mengaku sama sekali tidak tahu.

“Kami sampai saat ini tidak pernah tahu soal irigasi Lae Ordi sebab tidak pernah dikonfirmasi oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara” ungkap Rahman.

Ditanya adakah pencetakan sawah baru untuk menampung air irigasi tersebut dengan tegas Rahman mengatakan tidak ada. Sementara itu Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala UPT PSDA Lae Renun Lau Balang diSidikalang marga Siahaan tidak memberikan komentar. (perasan tumangger)

sumber. http://www.jurnalasia.com/nasional/proyek-normalisasi-irigasi-lae-ordi-terkesan-mubazir/

Anggota Komisi A DPRD Sumut DR Januari Siregar, SH MHum mendesak Inspektorat Provsu segera turun tangan mengusut pembangunan proyek irigasi Lae Ordi di Desa Namuseng Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat berbiaya miliaran rupiah yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut tahun anggaran 2011, 2013 dan 2015, karena pekerjaanya diduga sarat KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).

“Ispektorat Provsu harus segera turun tangan memeriksa proyek irigasi Lae Ordi, sebab pengerjaanya diduga telah terjadi KKN. Bahkan proyek itu seperti akal-akalan, karena dibangun di daerah yang belum ada areal persawahannya. Akibatnya sampai saat ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Januari Siregar kepada wartawan, Kamis (7/4) di DPRD Sumut.

Seperti diberitakan sebelumnya, tandas Januari, pembangunan irigasi Lae Ordi yang merupakan proyek Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Propsu yang menggunakan dana dari APBD Sumut dan APBD Pakpak Bharat, hingga saat ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, karena sama sekali tidak ada areal persawahan yang dialirinya. “Tapi anehnya, walaupun mubazir alias tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, Dinas PSDA terus menggelontorkan anggarannya untuk kelanjutan pembangunan irigasi dimaksud, untuk menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai swasembada pangan sesuai program Jokowi yang menginginkan seluruh daerah sebagai sentra swasembada pangan,” tegas Januari.

Dari penjelasan Kadis PSDA Sumut melalui KTU UPT PSDA Lae Renun Lau Baleng di Sidikalang Erni Br Tobing dan pengawas Lamhot Nadeak kepada wartawan baru-baru ini, tambah Januari, anggaran pembangunan proyek itu sudah dikucurkan pada TA 2013 sebesar Rp1,5 miliar untuk pembangunan tembok penahan dan tahun 2015 sebesar Rp700 juta untuk pembangunan tembok penahan dan untuk TA 2016 dianggarkan lagi Rp3,5 miliar. “Dari keterangan pihak PSDA Sumut melalui media massa sudah jelas terlihat proyek itu telah menghabiskan anggaran yang begitu besar, tapi belum ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Bahkan areal persawahan yang disebut-sebut seluas 1.200 hektar yang bakal dialiri proyek tersebut, ternyata pemiliknya berasal dari Jakarta, Medan dan sebagian dari Sidikalang,” tandas politisi PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Sumut itu.

Januari Siregar menduga ada yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek tersebut, sebab lahan seluas 1.200 hektar yang digembar-gemborkan sebagai areal pertanian, disebut-sebut belum berbentuk sawah alias masih tanah kosong yang tentunya belum diketahui kapan pemiliknya mengusahainya. “Disini perlunya Inspektorat melakukan pengusutan secara tuntas,” tegasnya.

Bahkan Januari mendesak Plt Gubsu segera memerintahkan Inspektorat Provsu turun ke lapangan guna meneliti keberadan proyek tersebut, jika memang ada kejanggalan harus segera diusut dan diserahkan penangannya kepada aparat penegak hukum sekaligus menyetop kelanjutan pembangunannya. “Jika proyek itu bermasalah, segera adukan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara tuntas dan dana kelanjutan pembagunan yang sudah dianggarkan di APBD Sumut TA 2016 sebesar Rp3,5 miliar harus segera diblokir atau dialihkan kepada pengerjaan proyek yang lebih mendesak atau prioritas bagi masyarakat umum,” tegas Januari sembari menngigatkan Plt Gubsu Cq Inspektorat Propsu secepatnya turun kelapangan melakuan pengusutan. ***

sumber. : https://www.inimedanbung.com/politik/irigasi-lae-ordi-diduga-%E2%80%9Cakal-akalan%E2%80%9D-dibangun-tanpa-sawah/dprdsu-desak-inspektorat-usut